BBM naik, BLT jadi eksis

SBY Berharap DPR Setujui Usulan Bantuan Langsung Tunai

Selasa, 30 April 2013, 18:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan DPR RI dapat segera menyetujui usulan dana bantuan langsung kepada masyarakat terkait rencana kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Kenaikan harga BBM dilakukan setelah dana bantuan kepada masyarakat tidak mampu siap. Ini memerlukan persetujuan DPR," kata Presiden dalam akun twitternya, @SBYudhoyono, di Jakarta, Selasa sore.

Kepala negara mengatakan pihaknya berharap DPR RI dapat menyetujui bantuan itu pada Mei 2013 ini. "Saya berharap Mei 2013 DPR menyetujui usulan pemerintah sehingga bantuan langsung kepada masyarakat telah tersedia," katanya
Sebelumnya saat membuka Musrenbangnas di Jakarta, Selasa pagi, Presiden mengatakan pengurangan subsidi melalui kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi diharapkan mampu mengamankan fiskal dan APBN. Presiden mengatakan pemerintah akan memberlakukan kebijakan harga BBM bersubsidi baru setelah RAPBN-P 2013 yang di dalamnya terdapat anggaran untuk bantuan langsung dan kompensasi bagi masyarakat miskin disetujui oleh DPR RI.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/30/mm2hb4-sby-berharap-dpr-setujui-usulan-bantuan-langsung-tunai

PEMBAHASAN

Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, diantaranya dengan pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi atau pertumbuhan perekonomian suatu negara tersebut baik atau tinggi.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Hal ini berkaitan dengan artikel diatas yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dengan menaikkan harga BBM, kemudian memberikan bantuan kepada rakyat miskin berupa program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Presiden mengatakan pengurangan subsidi melalui kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi diharapkan mampu mengamankan fiskal dan APBN.”

Pernyataan tersebut berkaitan dengan tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Hal ini berkaitan dengan artikel diatas yaitu pemerintah menstabilkan perekonomian negara dengan memperkecil pengeluaran (G). Pemerintah memeperkecil pengeluaran dengan cara mengurangi subsidi melalui kebijakan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat, tetapi karena BBM sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka otomatis masyarakat akan tetap membeli BBM meskipun harga BBM tersebut naik. Hal ini akan berdampak positif bagi kestabilan pendapatan nasional.

"Kenaikan harga BBM dilakukan setelah dana bantuan kepada masyarakat tidak mampu siap. Ini memerlukan persetujuan DPR," kata Presiden dalam akun twitternya, @SBYudhoyono, di Jakarta, Selasa sore.

Penyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menaikkan harga BBM setelah dana bantuan atau subsidi terhadap BBM tidak mampu diberikan lagi oleh pemerintah. Sehingga  pemerintah mengurangi subsidi terhadap BBM yang mengakibatkan harga BBM meningkat. Dengan meningkatnya harga BBM, diharapkan kondisi perekonomian negara stabil kembali.

Kenaikan harga BBM akan berdampak positif terhadap perekonomian makro, namun akan berdampak negatif terhadap perekonomian mikro. Akibat naiknya harga BBM, maka harga seluruh bahan-bahan pokok juga akan meningkat, hal ini dikarenakan ongkos kirim mobil angkutan barang yang tinggi. Hal ini juga akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan dalam negara menurunkan output industri mereka karena harga input naik. Selain itu banyak perusahaan yang mengalami kerugian, untuk mengatasi hal tersebut maka banyak pula perusahaan yang mengurangi jumlah pekerja atau jumlah karyawan mereka agar dapat meningkatkan produksi kembali. Masyarakat menengah ke bawah akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Sehingga diperlukan kebijakan pemerintah, agar perekonomian mikro tidak terganggu.

Dalam artikel ini selain menaikkan harga BBM, kebijakan fiskal lainnya yang dilakukan pemerintah yaitu mengadakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat miskin akibat naiknya harga BBM. Dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka akan membantu masyarakat miskin untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya ikut melonjak.

Jenis-jenis kebijakan fiskal jika ditinjau dari sisi teori, yaitu terdiri dari kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance), kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach), dan  kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget). Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance) adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach) adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap. Sedangkan kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget) adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget) karena mengatur pengeluaran pemerintah dengan memanfaatkan program. Dengan adanya program BLT bagi masyarakat miskin, maka akan terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Pemerintah hanya mengeluarkan  anggaran untuk masyarakan miskin saja sebagai pengganti dari pengurangan subsidi pada BBM.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah sudah tanggap dalam mengembalikan kondisi perekonomian yang stabil. Kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut dapat berdampak positif bagi perekonomian mikro dan perekonomian makro. Diharapkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab, dalam tanda kutip “tidak ada kegiatan  korupsi” dalam program tersebut. Namun kita tau bahwa tidak semua masyarakat setuju dengan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM, hal ini tentunya dikeluhkan oleh masyarakat menengah yang tidak berhak mendapatkan BLT. Oleh karena itu penerapan suatu kebijakan juga harus serasi atau sesuai dengan keinginan mayarakat. Dengan demikian kesejahteraan suatu negara dapat nikmati oleh seluruh masyarakat tanpa ada unsur negatif dalam penerapan kebijakan  itu sendiri.